VIVA Jakarta - Lembaga riset Prolog melalui Prolog Survey Center menilai setahun pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan kinerja positif. Ada kementerian yang diapresiasi publik karena kebijakannya dinilai berdampak langsung.

Demikian dari hasil penelitian Survei Nasional 'Menakar Kinerja Kabinet Merah Putih Tahun 2025' yang dilakukan Prolog Survey Center. Survei dilaksanakan pada 7–14 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 38 provinsi.

Direktur Eksekutif Prolog, Arifuddin Hamid, menjelaskan survei ini dirancang untuk memotret persepsi publik terhadap kinerja para Menteri. Hal itu baik dari sisi koordinasi kebijakan lintas sektor maupun efektivitas program di tingkat pelaksanaan.

"Legitimasi pemerintahan terbentuk dari hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Publik menghargai kebijakan yang berdampak langsung dan dijalankan dengan tata kelola yang transparan,” kata Arifuddin, Jumat, 24 Oktober 2025. Untuk kategori Menteri Teknis, ada tiga nama dengan tingkat kepuasan tertinggi. Ketiga Menteri itu Purbaya Yudhi Sadewa (79,4%), Amran Sulaiman (78,9%), dan Yandri Susanto (78,6%).

Dari hasil survei, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, menempati posisi tinggi. Sebab, Yandri dinilai berhasil mengonsolidasikan kebijakan desa yang berorientasi pada hasil dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Pun, dari pandangan publik, Yandri dinilai mampu jaga kesinambungan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal. Upaya itu dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif dan adaptif terhadap konteks sosial desa.

Arifuddin menuturkan langkah-langkah kebijakan seperti percepatan penyaluran dana desa, penguatan BUMDes sebagai basis ekonomi komunitas, dan peningkatan kapasitas aparatur desa menunjukkan arah kebijakan yang lebih terukur dan inklusif.

“Kinerja Yandri memperlihatkan kepemimpinan yang efektif dan berakar di masyarakat. Ia tidak hanya mengelola program, tetapi membangun kepercayaan publik melalui pendekatan yang terbuka dan kolaboratif," tuturnya.

Kemudian, dalam konteks tata kelola, Yandri juga jadi contoh kebijakan desa yang bisa dijalankan dengan disiplin teknokratis tanpa kehilangan empati sosial. Lalu, dari sisi kelembagaan, hadirnya Koperasi Desa Merah Putih yang beriringan dengan peningkatan kinerja BUMDES juga membuktikan kapasitas Kementerian Desa. Upaya itu dalam mengonsolidasikan pemberdayaan masyarakat dalam satu sistem tata kelola yang tidak hanya administratif

"Tetapi juga partisipatif dan berorientasi pada pembangunan ekonomi desa yang lebih nyata," ujarnya.

Sementara, Founder Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Achmad Fanani Rosyidi menambahkan capaian Yandri memperlihatkan arah baru kepemimpinan kementerian yang berpihak pada masyarakat desa.

“Yandri berhasil menerjemahkan konsep pembangunan partisipatif menjadi kebijakan yang konkret," tuturnya.

Lalu, Direktur Prolog Survey Center, Fitrah menyebut dari hasil survei menggambarkan meningkatnya apresiasi publik terhadap kinerja kementerian. Hal itu berdasarkan pendekatan berbasis hasil (result-oriented governance).

“Temuan mengenai Yandri memperkuat pesan bahwa publik semakin sensitif terhadap konsistensi dan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah,” ujar Fitrah. Selain kinerja kementerian Kabinet Merah Putih, survei Prolog juga mengukur persepsi publik terhadap empat program prioritas pemerintahan Prabowo. Empat program yakni Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Swasembada Pangan, dan Koperasi Desa Merah Putih.

Empat program itu dinilai jadi sumber utama kepuasan publik. Sebab, manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Arifuddin menjelaskan temuan dari riset pihaknya juga menandai pergeseran paradigma: masyarakat kini menilai pemerintah berdasarkan hasil dan konsistensi kebijakan. Menurut dia, kementerian yang berhasil menjaga koordinasi lintas sektor sekaligus menunjukkan kepekaan sosial akan dinilai publik lebih kredibel.

Dimuat Viva News (24/10/2025)