JAKARTA - Lembaga riset Public Research on Governance (Prolog) melalui Prolog Survey Center menilai, pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan kinerja positif pada tahun pertama masa jabatannya.
Hasil Survei Nasional “Menakar Kinerja Kabinet Merah Putih Tahun 2025” memperlihatkan publik memberi apresiasi tinggi terhadap kementerian yang kebijakannya dinilai berdampak langsung dan nyata bagi masyarakat.
Direktur Eksekutif Prolog, Arifuddin Hamid, menjelaskan survei ini dirancang untuk memotret persepsi publik terhadap kinerja para menteri, baik dari sisi koordinasi kebijakan lintas sektor maupun efektivitas program di tingkat pelaksanaan.
“Legitimasi pemerintahan terbentuk dari hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Publik menghargai kebijakan yang berdampak langsung dan dijalankan dengan tata kelola yang transparan,” ujar Arifuddin, Jumat (24/10/2025).
Dalam kategori Menteri Teknis, tiga nama dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebesar 79,4%, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman 78,9%, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto 78,6%.
Publik menilai Yandri Susanto, menempati posisi tinggi karena keberhasilan mengonsolidasikan kebijakan desa yang berorientasi pada hasil dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Dalam pandangan publik, Yandri dianggap mampu menjaga kesinambungan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal dengan pendekatan yang partisipatif dan adaptif terhadap konteks sosial desa.
Langkah-langkah kebijakan seperti percepatan penyaluran dana desa, penguatan BUMDes sebagai basis ekonomi komunitas, dan peningkatan kapasitas aparatur desa menunjukkan arah kebijakan yang lebih terukur dan inklusif.
“Kinerja Yandri memperlihatkan kepemimpinan yang efektif dan berakar di masyarakat. Ia tidak hanya mengelola program, tetapi membangun kepercayaan publik melalui pendekatan yang terbuka dan kolaboratif. Dalam konteks tata kelola, Yandri menjadi contoh bagaimana kebijakan desa bisa dijalankan dengan disiplin teknokratis tanpa kehilangan empati sosial,” ujar Direktur Eksekutif Prolog Arifuddin Hamid.
Dari sisi kelembagaan, hadirnya Koperasi Desa Merah Putih yang beriringan dengan peningkatan kinerja BUMDes yang sudah ada selama ini membuktikan kapasitas Kementerian Desa dalam mengonsolidasikan pemberdayaan masyarakat dalam satu sistem tata kelola yang tidak hanya administratif, tetapi juga partisipatif dan berorientasi pada pembangunan ekonomi desa yang lebih nyata.
Founder Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Achmad Fanani Rosyidi, menilai capaian Yandri menunjukkan arah baru kepemimpinan kementerian yang berpihak pada masyarakat desa.
“Yandri berhasil menerjemahkan konsep pembangunan partisipatif menjadi kebijakan yang konkret. Ia tidak hanya hadir sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendengar dan menyesuaikan diri dengan realitas sosial di lapangan. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki kapasitas untuk tumbuh mandiri di bawah tata kelola yang adil,” ujar Fanani.
Direktur Prolog Survey Center Fitrah menambahkan hasil survei menggambarkan meningkatnya apresiasi publik terhadap kinerja kementerian yang bekerja dengan pendekatan berbasis hasil (result-oriented governance).
“Temuan mengenai Yandri memperkuat pesan bahwa publik semakin sensitif terhadap konsistensi dan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah. Ketika masyarakat melihat hasil langsung di desa mereka, kepercayaan terhadap pemerintah tumbuh secara alami. Kinerja seperti ini menjadi tolok ukur baru bagi menteri lain dalam membangun legitimasi berbasis dampak,” ujar Fitrah.
Selain menilai kinerja kementerian, survei Prolog juga mengukur persepsi publik terhadap empat program prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran: Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Swasembada Pangan, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Program-program ini menjadi sumber utama kepuasan publik karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Arifuddin menegaskan temuan Prolog menandai pergeseran paradigma masyarakat kini menilai pemerintah berdasarkan hasil dan konsistensi kebijakan. Kementerian yang berhasil menjaga koordinasi lintas sektor sekaligus menunjukkan kepekaan sosial akan dipandang lebih kredibel oleh publik.
“Pemerintah yang efektif secara teknis dan empatik secara sosial akan mendapat legitimasi yang kuat. Konsistensi dan tata kelola lintas sektor menjadi kunci menjaga kepercayaan itu,” ucapnya.
Survei dilaksanakan pada 7–14 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 38 provinsi menggunakan metode multistage stratified random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error ±2,5%.
Sumber: Sindo News (24/10/2025)
