Pada 29 Maret 2025, Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan menggelar aksi damai sebagai bentuk dukungan terhadap Menteri Agama, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. Aksi ini dihelat di depan Masjid Istiqlal dan Kantor Kementerian Agama RI dengan tema "IKAMI Sulsel Mendukung Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar dalam Jihad Membersihkan dan Memberantas Korupsi di Internal Kementerian Agama RI." Aksi ini juga dilengkapi dengan tagar #LawanFitnahTerhadapMenteriAgama yang menjadi seruan utama.
Aksi tersebut membawa pesan penting tentang bagaimana fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap seseorang, terutama pejabat publik, dapat merusak langkah positif yang sedang dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi. IKAMI Sulsel, melalui Ketua Umum PB-nya, Andi In’amul Hasan, dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan yang dilontarkan terhadap Menteri Agama merupakan bagian dari usaha melemahkan langkah konkret dalam memperbaiki birokrasi Kementerian Agama.
Kebersihan Birokrasi: Prioritas Utama Menteri Agama
Prof. Nasaruddin Umar dikenal luas sebagai seorang pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam memberantas praktik korupsi dan menjaga integritas lembaga keagamaan di Indonesia. Di tengah tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan, langkah Menteri Agama untuk membersihkan internal Kementerian Agama patut diapresiasi. Namun, seperti yang kita ketahui, setiap usaha baik akan selalu dihadapkan pada berbagai rintangan, salah satunya adalah serangan-serangan fitnah yang berusaha menggoyahkan kepercayaan publik.
Dukungan yang diberikan oleh IKAMI Sulsel merupakan pernyataan penting bahwa gerakan untuk memperbaiki birokrasi tidak bisa dilakukan sendirian. Ia membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk mahasiswa, akademisi, dan tokoh agama. In’amul Hasan menyebutkan bahwa IKAMI Sulsel berdiri tegak untuk mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi di Kementerian Agama yang dilakukan oleh Prof. Nasaruddin Umar. Hal ini bukan hanya soal pembenahan administrasi dan keuangan, tetapi juga mengenai menjaga moral dan integritas lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi panutan umat.
Melawan Fitnah: Tanggung Jawab Bersama
Dalam konteks ini, dukungan IKAMI Sulsel bukan hanya sebagai bentuk solidaritas terhadap Menteri Agama, tetapi juga sebagai seruan untuk masyarakat agar tidak mudah terjebak pada informasi yang tidak terverifikasi kebenarannya. Di era informasi seperti sekarang, kita sering kali disuguhkan dengan berita-berita yang belum jelas kebenarannya, yang dapat menyesatkan dan mencemarkan nama baik seseorang, terutama pejabat publik yang tengah berusaha menjalankan amanah rakyat.
IKAMI Sulsel dengan tegas mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dan kritis dalam menerima informasi. Masyarakat diharapkan tidak mudah percaya pada tuduhan yang beredar tanpa adanya bukti yang jelas. Fitnah yang tidak berdasar hanya akan memperburuk keadaan dan menghalangi kemajuan yang telah dibangun oleh pihak yang berkomitmen pada reformasi birokrasi. Di sisi lain, gerakan untuk membersihkan lembaga keagamaan, terutama Kementerian Agama, dari praktik-praktik korupsi adalah sebuah langkah mulia yang harus didukung oleh seluruh elemen bangsa.
Momentum untuk Perbaikan
Aksi yang digelar oleh IKAMI Sulsel menjadi sebuah momentum penting. Ini bukan hanya soal mendukung satu individu, tetapi juga tentang mengingatkan seluruh pihak bahwa perjuangan untuk pemerintahan yang bersih dan transparan adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan tokoh agama harus bekerja sama untuk mengawal jalannya reformasi birokrasi, khususnya di sektor keagamaan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan moral bangsa.
Kita harus menyadari bahwa setiap upaya untuk memperbaiki birokrasi akan selalu menemui tantangan. Namun, tantangan itu tidak boleh membuat kita mundur. Justru, ini adalah saatnya bagi kita untuk memperkuat komitmen kita dalam melawan korupsi dan menciptakan sebuah birokrasi yang bersih dan transparan.
Dukungan yang diberikan oleh IKAMI Sulsel kepada Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar, adalah bentuk solidaritas terhadap upaya pemberantasan korupsi di internal Kementerian Agama. Ini juga menjadi seruan untuk kita semua agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan melawan fitnah yang dapat merusak nama baik seseorang. Bersama-sama, kita harus menjaga agar gerakan untuk membersihkan birokrasi ini tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi demi kemaslahatan umat dan bangsa.
Andi Inamul Hasan
Ketua Umum PB IKAMI Sulsel
