Siaran Pers
Public Research on Governance (Prolog)
Jakarta, 2 Oktober 2026
Pelantikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Prabowo pada Kamis (1/10) menjadi berita utama di berbagai ruang komunikasi publik. Pelantikan Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri mendapat atensi yang spesial karena pergantian pucuk pimpinan Polri terjadi dalam episode waktu yang ringkas. Dinamika ini memantik diskursus yang meluas di kalangan masyarakat.
Public Research on Governance (Prolog) melihat dinamika ini sebagai peristiwa administrasi negara yang sejatinya memang domain mutlak Presiden dalam menunjuk pembantunya di pemerintahan. Sebagai salah satu institusi strategis dan kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban, pergantian pimpinan lembaga Bhayangkara ini pasti memantik riuh dan wacana. Namun ada hal terpenting yang sebenarnya perlu dikaji dari pergantian Kapolri ini, yakni semakin mendesaknya penegakan hukum pada sektor-sektor strategis.
Tantangan Keamanan dan Skala Prioritas
Prolog menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang mengambil langkah cepat dan terukur dalam mengganti Kapolri. Hal ini menjadi sangat beralasan karena tantangan keamanan semakin kompleks, dengan dimensi persoalan yang tidak saja terbatas di dalam negeri, namun terus berkelindan dengan jaringan kejahatan lintas negara. Penggantian Kapolri sebelumnya, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, bukanlah karena alasan ketidakcakapan atau bertendensi politis, melainkan murni kebutuhan untuk melakukan penyegaran dan inovasi, baik di tingkatan strategis, maupun sumber daya.
Tantangan keamanan yang kian kompleks tentu saja membutuhkan adaptasi dan fleksibilitas, sehingga Polri akan terus mampu menjadi pengayom dan penjaga keamanan publik. Prolog mencatat setidaknya 3 (tiga) isu prioritas yang perlu menjadi prioritas kepemimpinan Kapolri Suyudi.
Pertama, kejahatan narkotika lintas negara. Narkotika tidak lagi sebatas diskursus di tingkat global, tetapi telah menjadi momok di Indonesia. Pada tingkat global, World Drug Report (2026) melaporkan total pengguna narkoba dunia diperkirakan 331 juta orang. Di tingkat regional, UNODC (2026) melaporkan penyitaan metamfetamin di Asia Timur dan Tenggara mencapai 349 ton pada 2025, meningkat 48 persen dibanding tahun sebelumnya. Jumlah ini adalah yang disita, bukan jumlah total peredaran. Di Indonesia, dalam survei bersama yang dilakukan BNN, BRIN, dan BPS (2026), terjadi kenaikan prevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi 2,11 persen setara dengan 4,15 juta penduduk. Angka ini naik dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,73 persen.
Deretan fakta ini menegaskan Indonesia telah mengalami darurat narkotika, sehingga penanganannya tidak lagi dapat dilakukan dengan cara biasa (business as usual). Otoritas keamanan, utamanya Polri, harus mulai menggunakan cara dan aksi yang lebih progresif agar kejahatan narkotika ini dapat ditekan seminimal mungkin. Prolog secara khusus menyoroti narkotika sebagai prioritas pertama, sebab narkotika tidak saja menjadi tindak kejahatan yang berdiri sendiri, tetapi punya efek pengganda (multiplier effect) yang memicu tindak-tindak kejahatan lainnya. Studi oleh Beaman et al. (2024) menemukan korelasi antara overdosis metamfetamin dan kejahatan kekerasan serta perampokan di AS. Selain itu, dalam kajian Battiston et al. (2024) di Meksiko, terjadi diversifikasi kejahatan organisasi narkoba, dari perang kartel ke pencurian minyak besar-besaran.
Kedua, kejahatan jalanan terorganisir dan keamanan perkotaan. Kelompok-kelompok terorganisir yang melakukan kejahatan jalanan, premanisme modern, geng motor, hingga tawuran telah menjadi endemi di berbagai kota di Indonesia. Pusiknas Bareskrim Polri (2026) mencatat total 311.832 perkara kejahatan di Semester I 2026 (naik dari 287.848 di Semester I 2025). Dari jenis kejahatan yang tercatat, penganiayaan menempati peringkat tertinggi, yang menjadi indikator meningkatnya tawuran dan kekerasan oleh geng motor.
Di lain sisi, dalam kajian Ian Douglas Wilson (Akademisi Murdoch University), premanisme telah menjadi kejahatan sistematis dan terorganisir yang seringkali bertaut dengan sistem ekonomi-politik informal. Premanisme modern tidak saja mengganggu keamanan dan ketertiban publik, tetapi juga telah mengganggu stabilitas iklim usaha. Jika jenis kejahatan ini tidak ditangani dengan tepat, pertaruhannya tidak saja pada aspek keamanan, tetapi juga perekonomian negara secara menyeluruh.
Ketiga, kejahatan berbasis teknologi dan keamanan siber. Dalam Laporan Otoritas Jasa Keuangan (2026), tercatat sebanyak 432.637 aduan penipuan digital dengan total kerugian Rp9,1 triliun sejak 22 November 2024 sampai 14 Januari 2026. Survei oleh GASA bersama Mastercard dan Indosat (2025) bahkan menyampaikan angka yang jauh lebih dramatis, di mana 66 persen orang dewasa Indonesia terpapar scam dan 35 persen menjadi korban,. Dampaknya, ada 14 persen yang kehilangan uang, dan total kerugian mencapai Rp49 triliun.
Artinya, kejahatan telah mengalami transformasi yang sangat dinamis, bukan saja pada cara, metode, atau cakupan korbannya, tetapi berdampak lintassektoral. Fakta ini juga yang meniscayakan perlunya pendekatan baru dalam penanganan kejahatan, salah satu yang terpenting adalah sumber daya yang adaptif dan melek teknologi. Anggota Polri dituntut untuk menguasai secara mendalam aspek-aspek kejahatan modern yang berbasis pada penggunaan teknologi canggih.
Momentum Transfomasi Kepemimpinan
Prolog menilai pergantian pucuk pimpinan Polri adalah momentum untuk mewujudkan transformasi penegakan hukum dan penanganan terhadap kejahatan yang juga kian cepat beradaptasi. Memimpin institusi sebesar dan sepenting Polri membutuhkan figur yang memang punya jejak historis dan kecakapan teknis dalam mewujudkan Polri yang sigap, tanggap, tetapi tetap humanis. Moto kepemimpinan Kapolri Suyudi “Polisi Bersama Masyarakat,” adalah khitah kepolisian modern, sebagaimana ungkapan Sir Robert Peel "The police are the public and the public are the police." Polisi adalah masyarakat, dan masyarakat adalah polisi.
Tantangan memang tidak selalu mudah, tetapi dengan niat baik, kerja tuntas, dan komitmen pada penegakan hukum, Polri akan mampu mewujudkan jati dirinya sebagai Bhayangkara: penjaga, pengawal, pengaman, dan pelindung keselamatan negara dan bangsa. Masyarakat Indonesia menaruh harapan besar pada Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto.
Narahubung:
Arifuddin Hamid (+62 852-2096-3394)
Direktur Eksekutif Prolog
prolog.or.id
