Menakar Kinerja Kabinet Merah Putih Tahun 2025
Cabinet Performance Index 2025 merupakan hasil survei opini publik nasional yang diselenggarakan oleh PROLOG (Public Research on Governance) melalui Prolog Survey Center untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran pada tahun 2025. Survei dilaksanakan pada 7–14 Oktober 2025 terhadap 1.600 warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas yang tersebar di 38 provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka berbasis CAPI dan wawancara telepon berbasis CATI, dengan margin of error ±2,5% pada tingkat kepercayaan 95%.
Pengukuran kinerja menggunakan Public Governance Performance Framework, dengan lima dimensi utama: keberhasilan program, manfaat langsung bagi publik, keberlanjutan dan konsistensi kebijakan, kredibilitas dan integritas publik, serta empati dan responsivitas sosial. Kerangka tersebut digunakan untuk membaca kinerja kementerian dan kabinet tidak semata-mata dari sisi pelaksanaan program, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dipersepsikan memberikan manfaat dan respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Temuan Utama
Secara umum, hasil survei menunjukkan persepsi publik yang relatif positif terhadap arah pemerintahan dan sejumlah kebijakan prioritas. Persepsi positif terlihat pada beberapa aspek kondisi nasional: 74% responden menilai situasi politik nasional relatif baik, 85,3% menilai kondisi keamanan nasional baik, 67,3% menyatakan puas terhadap kondisi demokrasi, dan 65,3% menyatakan puas terhadap penegakan hukum. Pada bidang ekonomi, 63,2% responden menilai kondisi perekonomian nasional baik atau sangat baik, sementara 65,4% memberikan penilaian positif terhadap ketahanan pangan dan 64,7% menilai pembangunan infrastruktur berhasil atau sangat berhasil meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan.
Dukungan publik juga relatif kuat terhadap sejumlah program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diketahui oleh 78,4% responden, dengan 86,5% menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap pelaksanaannya. Sebanyak 86,4% menilai program tersebut membantu meningkatkan gizi anak sekolah dan 86,5% menganggapnya penting untuk terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya.
Pola serupa terlihat pada Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Swasembada Pangan. Sebanyak 76,3% responden menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap Koperasi Desa Merah Putih, sementara 76,9% menilai program tersebut dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Untuk Sekolah Rakyat, 77,5% responden menilai tujuan program sesuai atau sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam memperluas akses pendidikan, dan 78,1% menilai program tersebut membantu masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan mengakses pendidikan formal. Sementara itu, 77,2% menilai tujuan program Swasembada Pangan sesuai dengan kebutuhan penguatan ketahanan pangan nasional dan 78,1% menilai program tersebut membantu meningkatkan produksi pertanian serta kesejahteraan petani.
Pada tingkat persepsi terhadap menteri, hasil pengukuran menunjukkan adanya variasi kinerja antaranggota kabinet. Dalam laporan, menteri teknis dikelompokkan ke dalam klaster kinerja tinggi/baik, menengah/sedang, dan rendah/buruk berdasarkan tingkat kepuasan yang diukur melalui kerangka kinerja pemerintahan yang digunakan. Pada kelompok kinerja tinggi/baik, antara lain tercatat Purbaya Yudhi Sadewa, Amran Sulaiman, Yandri Susanto, Abdul Mu'ti, dan Dody Hanggodo.
Implikasi Kebijakan
Temuan survei memperlihatkan bahwa manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat menjadi salah satu elemen penting dalam membentuk persepsi terhadap kinerja pemerintah. Program yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari—terutama pangan, pendidikan, pembangunan desa, dan pemenuhan gizi—memperoleh tingkat pengenalan serta penerimaan publik yang relatif tinggi. Pada saat yang sama, variasi persepsi terhadap kinerja kementerian menunjukkan pentingnya konsistensi implementasi, efektivitas program, komunikasi kebijakan, serta kemampuan pemerintah menerjemahkan kebijakan ke dalam manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, hasil Cabinet Performance Index 2025 dapat dibaca bukan hanya sebagai ukuran kepuasan publik terhadap pemerintah, tetapi juga sebagai indikator persepsi masyarakat terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan. Temuan ini memberikan basis empiris bagi evaluasi kebijakan, terutama dalam memperkuat kesinambungan program, meningkatkan kualitas implementasi, serta memastikan bahwa kebijakan publik menghasilkan manfaat yang terukur dan relevan bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, laporan menempatkan kinerja pemerintah, legitimasi program prioritas, dan variasi kinerja antar-kementerian sebagai tiga dimensi penting dalam membaca persepsi publik terhadap Kabinet Merah Putih pada tahun 2025.
