Siaran Pers
Public Research on Governance (Prolog)
Jakarta, 3 Oktober 2026
Pergantian (reshuffle) Kabinet Merah Putih yang terjadi pada kamis (1/10) menyisakan kejutan dalam nomenklatur kabinet, yakni pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Kemenko HTE). Presiden mempercayakan posisi ini kepada Bahlil Lahadalia, sosok yang lama memegang pos kementerian yang mencerminkan nama Kemenko ini, yakni Kementerian Investasi dan Hilirisasi (dulu Kementerian Investasi/BKPM) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menyusuri Jalan Terjal
Nomenklatur hilirisasi dan transisi energi sekilas tampak seperti menggabungkan dua diksi yang secara diametral berbeda. Hilirisasi, diksi yang semakin akrab bagi publik Indonesia, seringkali dipahami sebagai mekanisme peningkatan nilai tambah pada komoditas strategis. Meskipun pada awal kemunculannya diksi ini kerapkali disandingkan dengan komoditas pertambangan, namun perkembangan terkini hampir semua komoditas dipandang perlu melakukan hilirisasi. Kata ini telah menjadi azimat kebijakan yang dipercaya mampu meningkatkan daya saing bangsa.
Di sisi lain, transisi energi adalah komitmen global yang berakar pada krisis iklim yang kian mengkhawatirkan. Di Indonesia dan di berbagai belahan dunia, dampak krisis iklim terasa sangat nyata. Kekeringan berkepanjangan, semakin terbatasnya pasokan air bersih, semakin tingginya permukaan air laut, serta kualitas udara yang semakin buruk menuntut setiap negara melakukan kolaborasi dan aksi kolektif dalam memitigasi dampak lanjutan yang semakin berbahaya.
Menurut Prolog, tindakan pemerintah dalam membentuk Kemenko HTE adalah bentuk komitmen sekaligus langah mitigasi paling nyata dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan terbaru. Indonesia menghadapi tantangan pembangunan berganda, yakni menjaga keberlanjutan ekonomi, sekaligus merawat keberlanjutan lingkungan. Kedua diksi, yang mungkin dipandang seperti oposisi biner, justru tidak boleh dibiarkan bersimpang jalan. Keduanya harus disatukan dalam irama pembangunan yang harmonis dan proporsional.
Persis pada titik inilah Kemenko HTE punya pekerjaan rumah yang sangat menantang. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia menjadi rumah bagi industri baterai global. Tren penggunaan kendaraan listrik semakin menegaskan pentingnya posisi Indonesia dalam peta rantai pasok internasional. Namun demikian, potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena adanya hambatan koordinasi (coordination bottleneck) di tingkat kelembagaan.
Dalam kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2025), salah satu permasalahan strategis dalam tata kelola nikel adalah sistem informasi dan basis data yang masih lemah di antara kementerian dan lembaga. Temuan ini juga diperkuat oleh riset Litbang Kompas (2026), yang menegaskan perlunya perbaikan tata kelola melalui penyusunan peta jalan industri, komunikasi antarpemangku kepentingan, dan distribusi kesejahteraan yang merata.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pengarusutamaan hilirisasi pada semua komoditas strategis. Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) mencatat perkembangan yang nyata dalam pergeseran struktur ekspor menuju produk pengolahan. Sepanjang 2020-2024, BPS mencatat ekspor komoditas hasil industri pengolahan menyumbang 74,72 persen dari total ekspor nasional. Fakta ini menjelaskan akselerasi kebijakan hilirisasi masih bertumpu di sektor pertambangan. Padahal, Indonesia punya potensi komoditas lain yang juga salah satu terbesar di dunia. Tantangan ini menjadi jalan terjal yang mesti diurai oleh Kemenko HTE.
Sehubungan dengan komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan, pemerintah dihadapkan pada kewajiban mencapai nol emisi karbon (net zero emission) pada tahun 2060. Ini tentu bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab Indonesia masih menghadapi kebergantungan yang tinggi terhadap energi fosil. Dalam laporan Energy Information Administration (AS, 2025), sebesar 64 persen sumber pembangkitan listrik masih ditopang oleh batubara. Dalam kajian lain oleh Climate Transparency (2022), sektor ketenagalistrikan menyumbang emisi sebesar 43 persen.
Menata Harapan
Public Research on Governance (Prolog) menyikapi pembentukan Kemenko HTE pada dua aspek. Pertama, dari sisi kelembagaan, Kemenko HTE dibentuk pada momentum yang tepat, yakni ketika gejolak dan ketidakpastian energi global masih berada pada titik puncak, kondisi di Timur Tengah yang masih bergejolak, Perang Rusia–Ukraina yang belum usai, tekanan Uni Eropa terhadap komoditas unggulan Indonesia, serta kewajiban Indonesia dalam mencapai target bebas emisi. Semua tantangan ini adalah landasan pembenar (raison d'être) yang meniscayakan perlunya fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang terarah pada sektor hilirisasi dan transisi energi.
Aspek kedua berkaitan dengan figur yang menjadi komandan Kemenko baru ini. Prolog menilai penunjukan Bahlil adalah langkah yang tepat dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menata sektor hilirisasi dan transisi energi. Bahlil dinilai sebagai figur yang mampu menjaga batas aman gejolak harga energi, serta teruji menjaga kesinambungan komitmen hilirisasi.
Tantangannya memang tidak mudah, tetapi harapan harus terus ditumbuhkan. Kita semua menunggu kiprah dan gebrakan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia.
Narahubung:
Imaduddin Hamid
Direktur Prolog Data & Research
prolog.or.id
